KEUANGAN

Di zaman era yang modernisasi seperti ini, persaingan pendidikan semakin meningkat, bukan hanya di tingkat perkotaan saja yang mengalami peningkatan akan tetapi di tingkat pedesaan juga tidak kalah penting ikut berperan dalam hal itu. Peningkatan itu tidaklah lepas dari biaya pendidikan itu sendiri.

Semakin tahun biaya pendidikan bukan nya menurun, malah semakin meningkat sehingga tidak sedikit orang lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah. Di pedesaan contohnya, sekolah mulai mereka tempuh dari tingkat SD, mereka belum pernah merasakan duduk di bangku Taman Kanak-kanak atau TPA, karena sarana dan prasarana nya kurang.

Berbicara masalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ( RAPBS ) yang setiap tahunnya selalu berubah-ubah sehingga masalah ketetapan biaya pertahunnya tidak bisa hanya di kira-kira, biaya tersebut perlu keterangan yang pasti dan akurat.

BAB II

PEMBAHASAN

ORGANISASI  NIRLABA

A.    Profit dan Non Profit, Laba dan Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh.

Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1)

Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan, 2005 : 01). Lembaga nirlaba atau organisasi non profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba.

Organisasi nirlaba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin diantara lembaga yang satu dengan yang lain memiliki filosofi (pandangan hidup) yang berbeda, maka operasionalisasi dari filosofi tersebut kemungkinan juga akan berbeda. Karena filosofi yang dimiliki organisasi nirlaba sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan poleksosbud (politik, ekonomi, sosial dan budaya) tempat organisasi nirlaba itu ada.

Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba

Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi.

Organisasi nirlaba, non-profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauhmana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, konflik dan kekerasan sosial. Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat.

Dalam konteks pembangunan organisasi nirlaba yang unggul, berkelanjutan dan memberikan energi perubahan dan pembaruan bagi masyarakat, Bernardine R. Wirjana, profesional dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yang selama dua dasawarsa menjadi pelaku manajemen organisasi nirlaba, mengabadikan proses pembelajaran atas pengalaman-pengalaman laoangan dan teori-teori manajemen terkini dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Ciri-Ciri Organisasi Nirlaba        

1.    Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2.     Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3.     Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

Keadaan Organissai Nirlaba di Indonesia

Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Karakter dan tujuan dari organisasi non profit menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi non profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nonprofit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia.

Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari onganisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir, memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Hampir diseluruh dunia ini, organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bisa terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjdi bencana tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat prestasi tehadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh. Organisasi profit juga mendapatkan keuntungan langsung dengan majunya komunitas, mereka mendapatkan market yang terus bertumbuh karena daya beli komunitas yang kian hari kian berkembang atas pembinaan organisasi nirlaba.

Contoh Organisasi Nirlaba

A.  Yayasan Sosial Misalnya : Supersemar, Yatim Piatu dsb

B.  Yayasan Dana, misalnya : Pundi Amal SCTV, RCTI Peduli, Dompet Dhu’afa,

C.   Lembaga Advokasi. Misalnya : Perlindungan kekerasan dalam RT

D.   Balai Keselamatan. Misalnya : Tim SAR

E.   Yayasan Kanker Indonesia

F.   PMI

B.     Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS)

RAPBS adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama. RAPBS berkaitan dengan penjabaran pembiayaan dari program kerja tahunan sekolah atau madrasah. Pembiayaan yang direncanakan baik penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun itulah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM).

Dalam Depdiknas (1999) dijelaskan ada beberapa langkah dalam penyusunan RAPBS, yaitu:

1.      Mengiventaris program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang;

2.      Menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas;

3.      Menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan;

4.  Membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkannya ke dalam format buku RAPBS/RAPBM;

5.  Menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.

Anggaran baiaya sekolah terdiri dari dua hal yang satu sama lain saling berkaitan.

Pertama anggaran pemerintahan/ pendapatan, dan 

kedua anggaran pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan sekolah. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur atau tidak. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan  pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Belanja sekolah sangatlah ditentukan oleh besarnya anggaran pendapatan atau penerimaaan sekolah yang diterima dari berbagai sumber, langsung atau tidak langsung. Pengeluaran sekolah tersebut dapat dikategorikan kepada bebearapa hal, yaitu:

1.      Pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran;

2.      Pengeluaran untuk tatauasaha sekolah;

3.      Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (fasilitas) sekolah;

4.      Pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai;

5.      Pengeluaran untukn administrasi;

FUNGSI ANGGARAN

Anggaran berfungsi sebagai:

a.  Alat perencanaan dan pengendalian

b.  Alat bantu bagi manajemen dalam menempatkan organisasi dalam posisi kuatatau lemah

c.  Tolak ukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan

d.  Alat motivasi bagi pimpinan dan karyawan untuk bertindak efisien

PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN

Dalam menyusun anggaran, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, antara lain;

a.  Ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam manajemen dan organisasi

b.  Ada sistem akuntansi yang memadai

c.  Ada analisis dan penelitian untuk menilai kinerja organisasi

d.  Ada dukungan dari pelaksana, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah

Persoalan penting yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran suatu organisasi adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien dan mengalokasikannnya secara tepat secara prioritas.

C. ALOKASI DANA

Perlu diperhatikan bahwa alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah besarnya tidak sama. Hal ini didasarkan pada dua hal, yaitu:

1.  Kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah,

2.  Banyaknya jumlah sekolah, kelas siswa dan guru disetiap daerah.

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka pada umumnya daerah  perkotaan memperoleh anggaran lebih besar daripada daerah pendesaan, karena memiliki unit sekolah lebih banyak sehingga membutuhkan pembiayaan yang lebih besar.

Dalam menentukan anggaran permasalahan yang sering dihadapi oleh para penyusun anggaran adalah;

1.  Perubahan tingkat harga yang mengakibatkan berubahnya biaya-biaya operasional,

2.  Perubahan tujuan dan skala prioritas organisasi

D.  PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan secara langsung oleh para pimpinan terhadap bidang yang menggunakan keuangan. Tetapi secara sruktural dan fungsional ada proses pengawasan yang bekerja untuk mengaudit penggunaan pembiayaan yang dikeluarkan.

Pemanfaatan anggaran tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena itu diperlukan pengawasan anggaran sebagai upaya memperkuat akuntabilitas para pimpinan sekolah. Pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan dan menilai alokasi biaya dengan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi alokasi. Secara umum proses pengawasan tersebut mencakup kegiatan memantau, menilai dan melaporkan hasil pengawasan kepada pemerintah, atau yayasan (swasta/masyarkat).

Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Rakernas, 1999), sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut:

1.  Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi dan efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi.

2.  Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan perssepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi.

3. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen.

4.  Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang tinggi.

E.   PERTANGGUNGJAWABAN

Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Keuangan, meliputi:

1.  Diusahakan secara singkat dan dilaksanakan pada setiap akhir pekan.

2.  Periksa terlebih dahulu Buku Kas Umum dalam hubungannya dengan buku yang lain setiap akhir bulan.

3. Diperingatkan kepada bendaharawan mengenai: pengiriman SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulanan,

4. Diperiksa pengurusan barang inventaris dan penyimpanan dokumen pertinggalkeuangan sewaktu-waktu.

5. Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap akhir triwulan secara teratur.

6. Atasan langsung atau bendaharawan bertanggungjawab atas keuangan negara

7.  Dilaporkan dengan segera (paling lambat 1 minggu) jika terjadi kerugian yang diderita oleh negara karena penggelapan atau perbuatan lain, kepada Sekretaris Jendral Depdiknas c.i. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Inspektur Jendral Depdiknas dan BPK.

Dalam menentukan pemeriksaan satuan kerja, perlu mengadakan penilaian yang mencakup:

1.  Terselenggaranya pengawasan atasan langsung yang menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

2.  Ketaatan dan ketepantan terhadap ketentuan yang berlaku.

3.  Pencapaian dari recana dan program, baik target finansial, target fisik, maupun target fungsional.

4.  Faktor ketenangan personil yang melaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun pembangunan terdapat 9 kategori pembelanjaan, yaitu:

1.  Dana cadangan untuk keperluan khusus, seperti dana sosial, biaya menerima tamu, membayar utang.

2. Pembelian barang, gaji dan kesejahteraan personil.

3. Belanja untuk melaksanakan tugas, barang habis pakai pada waktu pengajaran.

4. Dana pengadaan media, berbagai macam layanan, komunikasi.

5. Biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, anggaran, pertanian sekolah.

6. Biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata.

7. Perbaikan dan pengembangan kurikulum.

Disusun Oleh :

Nur Faizah

Surimah

ORGANISASI

BAB I

Pendahuluan.

Makalah organisasi masalah perilaku tentang manajemen budaya komunikasi struktur pengembangan teori prilaku kepemimpinan tentang. Contoh hukum pendidikan indonesia manajemen masalah sosial ekonomi islam sistem perilaku budaya laporan? Penelitian komputer lingkungan manajemen perusahaan komunikasi agama ilmu informasi kesehatan politik sosial.

Pengertian teori budaya manusia negara sistem informasi teknologi indonesia artikel penelitian contoh akuntansi bisnis. Organisasi internasional komunikasi pemasaran pembangunan perkembangan sejarah penelitian administrasi kepemimpinan makalah keuangan.

Masyarakat perusahaan psikologi sosiologi teori jurnal sosial etika jaringan kebudayaan kewirausahaan pengembangan. Sistem artikel definisi jurnal kepemimpinan ilmiah industri islam sosial perubahan tentang konflik lingkungan analisis. Perencanaan perilaku makalah organisasi sdm teknologi informasi masalah politik kerja pendidikan pengertian. Fungsi judul kasus kesehatan masyarakat peranan dasar kepemimpinan dalam konflik psikologi sejarah jurnal.

Politik konsep antropologi artikel motivasi masalah masalah sosial motivasi bisnis negara politik administrasi etika jurnal kehidupan. Adalah sistem informasi strategi tugas perubahan sosial skripsi ekonomi perkembangan analisis arti perencanaan proses buku. Proposal pemasaran proposal ilmu nilai aspek adalah sosiologi tentang kewirausahaan jurnal masalah sosial artikel laporan penelitian.

Latar Belakang Masalah.

Setiap organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan maupun organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan dapat dipastikan mempunyai suatu unit khusus yang bertugas dalam bidang administrasi. Dengan kata lain setiap organisasi pasti memerlukan suatu unit yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi yang pada akhirnya akan berhubungan dengan kegiatan kearsipan. Jadi kegiatan administrasi pada dasarnya adalah menghasilkan, menerima, mengolah dan menyimpan berbagai surat, laporan, ormulir dan sebagainya ( Agus Sugiarto, 2005:2)

Kegiatan organisasi memerlukan data dan informasi, yang salah satu sumber data tersebut adalah arsip. Dalam Undang-undang no.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 1 disebutkan bahwa pengertian arsip adalah sebagai berikut : rekaman atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rumusan Masalah.

1. Pengertian Organisasi

2. Struktur organisasi

3. Budaya organisasi,birokrasi,sistem,administrasi

4. Sentralisasi dan disentralisasi

5. Macam-macam organisasi

6. Learning organization

7. Visi,misi dalam organisasi

BAB II : PEMBAHASAN

Pengertian Organisasi.

Organisasi dalam bahasa yunani berasal dari kata organon yang berarti alat.Pengertian organisasi telah banyak disimpulkan oleh banyak para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan  prinsip, dan sebagai bahan perbandingan, berikut disampaikan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli.

Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo (1976) menuturkan, “struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompoK orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama sama mencapai tujuan tertentu.

Robins,S.P., (1986) “organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang–ulang oleh sekelompok orang untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang dapat dikatakan sebagai organisasi jika memenuhi berberapa unsur pokok, yaitu:

• Organisasi merupakan sistem;

• Adanya pola aktivitas;

• Adanya sekelompok orang;

• Adanya tujuan yang telah ditetapkan;

• Kerja sama;

• Sistem koordinasi;

• Pembagian tugas dan tanggung jawab;

1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko

1. Perhatian terhadap detail

1. Berorientasi pada hasil

1. Berorientasi kepada manusia

1. Berorientasi pada tim

1. Agresivitas

1. Stabilitas

• Pengaruh umum dari luar yang luas mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi.

• Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan dn nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas misalnya kesopansantunan dan kebersihan.

• Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.

• Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.

• Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.

• Budaya merupakan perekat faktor yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.

• Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.

• Input

• Proses

• Output

• Feedback

• Adanya usaha atau aktivitas kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih.

• Adanya organisasi atau wadah kerjasama.

• Adanya perencanaan, bimbingan, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan.

• Adanya tujuan.           

• Peralatan dan perlengkapan.

• Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan. 

• Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.

• Keseragaman pola pembudayaan masyarakat

• Melemahnya kebudayaan daerah

• Kualitas manusia yang robotik, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

• Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

• Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.

• Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

• Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

• Mengakomodasi kepentingan politik.

• Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

• Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan.

• Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pelempahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi.

• pertauran perundang-undangan yang mengatur desenralisasi pendidikan dari tingkat daerah, provinsi sampai tingkat kelembagaan

• pembinaan kemampuan daerah

• pebentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan penddikan

• perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi tersebut.

• Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.

• Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

• Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

• Sumber daya manusia yang belum memadai.

• Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.

• Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.

• Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

• Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.

• Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.

• Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

Macam-macam Organisasi Niaga :
Jalur pembentukan organisasi Kemasyarakatan :

• Menurut Lundberg (Dale, 2003) menyatakan bahwa pembelajaran adalah “suatu kegiatan bertujuan yang diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta aplikasinya”. 

• Menurut Sandra Kerka (1995) yang paling konseptual dari learning organization adalah asumsi bahwa ‘belajar itu penting’, berkelanjutan, dan lebih efektif ketika dibagikan dan bahwa setiap pengalaman adalah suatu kesempatan untuk belajar.

1. Personal Mastery Kemampuan untuk secara terus menerus dan sabar memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realitas dengan pemusatan energi pada hal-hal yang strategis. Organisasi pembelajaran memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi, agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan, khususnya perubahan teknologi dan perubahan paradigma bisnis dari paradigma yang berbasis kekuatan fisik ke paradigma yang berbasis pengetahuan.

1. Mental Model Suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, asumsi, keyakinan, dan prasangka atas rangsangan yang muncul. Mental model memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat. Namun, dalam organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam organisasi pembelajar, mental model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individual, kelompok, dan organisasi.

1. Shared Vision Komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa paksaan. Oleh karena organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang pendidikan, kesukuan, pengalaman serta budayanya, maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. Untuk menggerakkan organisasi pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus pada pencapaian tujuan bersama diperlukan adanya visi yang dimiliki oleh semua orang dan semua unit yang ada dalam organisasi.

1. Team Learning Kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan.

1. System Thinking Organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

1. Pembelajaran Individual (individual learning),

1. Jalur Transformasi Pengetahuan,

1. Pembelajaran Organisasional (organizational learning).

• Berorientasi ke depan

• Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini

• Mengekspresikan kreatifitas

• Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

• Membangun Politik Solidaritas. Berarti menata kembali demokrasi melalui partisipasi rakyat dari tingkat lokal hingga terbentuknya solidaritas nasional (melalui jalur partai politik dan non-partai politik), memantapkan reformasi birokrasi sebagai pelayan rakyat dan bukan alat kekuasaan, negara-bangsa dan negara konstitusional yang kuat.

• Menggerakkan Ekonomi Emansipatif dan Partisipatif . Berarti menggerakkan potensi manusia yang produktif (perluasan kesempatan lapangan kerja, kemampuan kewirausahaan dan akses permodalan, khususnya di pertanian, pedesaan, dan maritim), penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam secara bergotong-royong, bernilai tambah, dan berwatak nasional, keberpihakan kepada UMKM, serta restorasi industri dasar dan industri olahan.

• Menumbuh-kembangkan Budaya Gotong Royong . Berarti merestorasi pendidikan karakter bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, kebebasan berekspresi, solidaritas sosial (tolong-menolong), penghargaan terhadap budaya lokal; membangun ilmu pengetahuan berbasis warisan budaya bangsa; memajukan teknologi tepat guna. 

1. Organisasi merupakan sistem.

1. Adanya pola aktivitas.

1. Adanya sekelompok orang.

1. Adanya tujuan yang telah ditetapkan.

1. Kerja sama.

1. Sistem koordinasi.

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab.

1. Sumber daya organisasi.

Sumber daya organisasi.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.  Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. (James L. Gibson, 1986). Pada dasarnya orang tidak bisa hidup sendiri. Sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi publik dengan orang lain. Sebagai makhluk publik, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah biasanya manusia berkumpul dan membentuk kelompok, yang disebut dengan organisasi, seperti : Karang Taruna, perusahaan, kerajaan, publik dan lain sebagainya.

Bahkan sekelopok kejahatan pun pada dasarnya juga adalah sebuah organisasi, dimana mereka bergabung dan berkumpul karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Organisasi yang paling kecil yang kerap kita jumpai adalah keluarga. Keluarga pada hakikatnya adalah sebuah organisasi. Keluarga adalah satuan organisasi terkecil yang pertama  kali dikenal oleh setiap manusia.

Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efesien. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mengatur siapa yang melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban oleh organisasi, struktur organisasi juga menggambarkan hubungan organisasi secara internal maupun eksternal.

Budaya Organisasi, Birokrasi, Sistem dan  Administrasi.

Budaya Organisasi.

Adapun pengertian budaya organisasi, yaitu sebagai berikut:

Peter F.Drucker mengatakan bahwa budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok,kemudian mewariskannya kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami,memikirkan dan merasakan terhadap masalah-masalah yang terkait.

Robins mengatakan bahwa budaya organisasi adalah filosofi dasar yang memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan dan nasabah.

Robins memberikan tujuh karakteristik budaya organisasi, yaitu sebagai berikut.

Sumber-sumber Budaya Organisas1.

Menurut Tosi, Rizzo, Carrol seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:264), budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi.

Fungsi Budaya Organisasi.

Menurut Robbins (1996 : 294), fungsi budaya organisasi sebagai berikut :

Birokrasi.

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel.

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Max Weber memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif  bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi.

Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu tipe birokrasi klasik dan birokrasi perilaku.

Birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas administrasi besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku, tanpa pamrih dan prasangka.

Sistem.

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Setiap organisasi baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Sistem pada organisasi itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosesdur dan peraturan lainnya. 

Pada organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga, pada dasarnya juga memiliki peraturan-peraturan  sekalipun tidak sekompleks peraturan pada organisasi besar. Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap gerak dan tindak tanduk organisasi.

Apabila sistem tersebut dipandang perlu untuk diperbaiki, maka sistem tersebut bisa diperbaiki agar kembali sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. Organisasi yang diatur oleh sistem (ruled by system), memiliki sistem yang berkesinambungan sekalipun ada orang yang keluar/masuk ke dalam organisasi.

Sistem organisasi terbagi dalam komponen penyusun yang saling berikatan yaitu :

 Administrasi.

Administrasi pengertian sehari-hari sering disamakan dengan tata usaha, yailu berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

Penjelasan di atas adalah definisi administrasi dalam arti sempit yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh, sebuah koran/majalah/tabloid membubuhkan alamatnya dengan “Kantor redaksi Administrasi”. Yang dimaksud oleh lembaga pers di atas lak lain adalah tata usaha. Definisi administrasi terkadang dipersempit lagi dan disamakan dengan keuangan. Misalnya seorang pegawai kantor berucap “bereskan dulu urusan administrasimu” yang dimaksud dengan administrasi oleh si pegawai adalah keuangan. 

Definisi administrasi secara luas adalah : Suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok. negara atau swasta, militer atau sipil, besar atau kecil dan sebagainya. Perencanaan,   pengorganisasian,   memberikan   komando, koordinasi dan mengadakan pengawasan. Kegiatan suatu kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyeiesaikan tujuan bersama.Bimbingan. kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Unsur-Unsur Administrasi.

Tampaknya terjadi kontradeksi dalam pengertian administrasi tersebut, tetapi dari uraian-uraian itu dapat ditarik kesimpulan makna yang terkandung dalam administrasi, yaitu :

Macam-Macam Administrasi.

Dari segi perkembangannya, administrasi dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu administasi negara dan niaga.Administrasi negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Administrasi niaga ialah keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan/atau jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut di tangan konsumen.

Sentralisasi Dan Disentralisi.

Sentralisasi

Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi dalam bentuk kontinum; dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lokal).

Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUSPN 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi). Hal tersebut cukup beralasan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi segi-segi negatif, pengelolaan pendidikan tersebut memadukan sistem sentralisasi dan desentralisasi.

Konsep sentralisasi pendidikan

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang.

Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

            

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya.

Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau OTDA yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. 

Mengapa perlu desentralisasi pendidikan?

Pendidikan dan secara khusus lagi sekolah yang selama ini dikelola secara sentralistik justru menimbulkan banyak masalah. Maka sekolah yang memiliki karakteristik seperti itu harus didesentralisasikan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management).

Banyak pakar dan pemerhati pendidikan menyumbangkan pikirannya untuk mengkaji model MBS yang cocok dengan kondisi negeri ini. Namun jarang sekali yang menyinggung masalah isi (content) yang tak lain merupakan hakikat desentralisasi itu sendiri. Hakikat desentralisasi pendidikan adalah “apa dan kepada siapa” (what and to whom) dan bukan aturan-aturannya (regulation).

Menurut Wohlstetter dan Mohrman (1993) terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yaitu power/authority, knowledge, information dan reward. 

Pertama, kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah.

Kedua, pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah.

Ketiga, hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi (information).

Keempat, pengahargaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan.

Dengan mendesentralisasikan empat bidang tersebut diharapkan tujuan utama MBS akan tercapai. Tujuan utama MBS tak lain adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi lebih baik.

Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan desentralisasi berhasil, yaitu:

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal :

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilannya antara lain:

Macam-Macam Organisasi

Menurut dari sumber yang saya dapat . Organisasi terbagi menjadi tiga. Organisasi Niaga, Organisasi Sosial dan Organisasi Regional & Internasional.

Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga Organisasi tersebut:

Organisasi Niaga

Organisasi Niaga adalah organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan

Perseroan Terbatas (PT)‏

Perseroan Komanditer (CV)‏

 Firma (FA)‏

 Koperasi

 Join Ventura

 Trus

 Kontel

Holding Company

Organisasi Sosial

Organisasi Sosial adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat

Jalur Keagamaan

Jalur Profesi

Jalur Kepemudaan

Jalur Kemahasiswaan

Jalur Kepartaian & Kekaryaan

  

Organisasi Regional

Organisasi Regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara /Organisasi Internasional,

Organisasi Internasional adalah organisasi yang anggota-anggotanya meliputi negara di dunia.

Macam-macam organisasi internasional

UN                                : United Nation = PBB (1945)

UNESCO                      : the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization                                       

                                        (16 November 1945)

ICRC                             : International Committee of the Red Cross (1863) = Palang Merah,                                     

                                       gerakan bantuan kemanusiaan saat bencana alam atau peperangan.

ASEAN                         : Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan Bangsa-                                          bangsa Asia Tenggara (PERBARA) ( Dibentuk 8 Agustus 1967, memiliki 10 negara anggota, Timor Leste dan Papua Nugini hanya sebagai pemantau, dan masih mempertimbangkan akan menjadi                                        anggota)

Learning Organization.

organisasi pembelajaran adalah suatu konsep dimana organisasi dianggap mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (self leraning) sehingga organisasi tersebut memiliki ‘kecepatan berpikir dan bertindak’ dalam merespon beragam perubahan yang muncul.

Pedler, Boydell dan Burgoyne mendefinisikan bahwa organisasi pembelajaran adalah “Sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus menerus mentransformasikan diri”. 

Dimensi Learning Organization Peter Senge (1999) mengemukakan bahwa di dalam learning organization yang efektif diperlukan 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi yakni:

Berdasarkan hasil penelitian Tjakraatmaja (2002) dihasilkan temuan bahwa untuk membangun learning organization dibutuhkan tiga pilar yang saling mendukung, yaitu :

Visi dan Misi

Pengertian Visi.

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan - tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

Pengertian Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Berikut adalah contoh visi dan misi organisasi selengkapnya, dimana contoh visi dan misi disini diambil dari visi dan misi organisasi masyrakat (Ormas) Nasional Demokrat.

Contoh Visi :     “Kemerdekaan Indonesia yang Utuh”!

Contoh Misi

BAB: III

PENUTUP

Kesimpulan.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi yang pertama kali kita kenal dalam kehidapan ini adalah kelurg

Secara garis besar Organisasi memiliki beberapa unsur, sebagai berikut: